Drama CEIR Penuh, Ada Hubungannya Dengan BRTI Kurang Proaktif?

[sumber gambar pixabay]

Gadgetren – Masalah mesin CEIR penuh dinilai berkaitan dengan lembaga BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) yang kurang proaktif melakukan fungsinya sehingga kini harus dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Nonot Harsono selaku Pengamat Telekomunikasi Indonesia mengungkapkan bahwa polemik registrasi IMEI untuk handphone produk baru juga merupakan pembuktian bahwa adanya kekurangan perwakilan, dalam hal ini BRTI dan juga pemerintah terkait.

“Situasi ideal tidak tercapai untuk melaksanakan hal tersebut. BRTI fungsinya menjadi netral, menjadi penengah, mikirin kepentingan negara, konsumen, kepentingan industri, semua dipikirin,” ujarnya kepada tim Gadgetren (30/11/2020).

BRTI adalah lembaga komite yang terdiri dari enam orang profesional dimana berperan sebagai wakil masyarakat yang direkrut langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya jika komite ini dapat difungsikan dengan baik, maka akan sangat banyak manfaatnya minimal sebagai majelis hakim dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi.

Fungsi dari lembaga komite BRTI dijelaskan Nonot memiliki tugas yang berat, lantaran harus melakukan penilaian kepatuhan terhadap regulasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kominfo dan hal itu dilakukan secara berkala dengan menerbitkan surat-surat keputusan BRTI.

“Kalau zaman dulu, saya bersama tim bikin sendiri surat edaran BRTI dan surat teguran BRTI. Kalau ada unsur masyarakat proaktif dan kompak manfaatnya akan besar, tapi kalau wakil masyarakatnya menunggu diundang ya sama saja dia nggak berfungsi,” terangnya.

[pengamat Nonot Harsono]

Bagi Nonot, keberadaan BRTI sebagai komite regulasi seharunya lebih proaktif menjemput berbagai aspirasi konsumen dan juga kebijakan Menteri sehingga dapat memberikan evaluasi atau saran penyelenggaraan telekomunikasi yang masih kurang di Indonesia.

Selain itu, BRTI juga perlu menjalin hubungan dekat dengan berbagai pihak terkait agar bisa lebih mendengarkan banyak masukan seperti media yang menjadi jembatan masyarakat atau konsumen dan terus mendampingi Ditjen terkait.